7 Parpol di Blora Desak KPU Lakukan Coblosan Ulang Pileg Karena Merasa Dicurangi

7 Parpol di Blora Desak KPU Lakukan Coblosan Ulang Pileg Karena Merasa Dicurangi – Sekitar 7 partai politik di Kabupaten Blora, Jateng, menekan KPU mengadakan pengambilan lagi nada spesial penentuan legislatif. Mereka menuding ada aksi kecurangan berbentuk penggelembungan nada satu diantara partai politik.

Ke-7 partai politik itu ialah Hanura, Demokrat, Golkar, PPP, Gerindra, Perindo serta PKS. Menurut mereka, terjadi penggelembungan nada satu diantara partai politik pada proses hitungan nada pada Pemilu, 17 April kemarin.

Ketua DPC Partai Hanura Blora, Edi Harsono, menyebutkan ada penemuan mengenai hasil C1 di sejumlah TPS di Kabupaten Blora. Menurut dia, ada penggelembungan nada pada Partai Nasdem.

“Di TPS 05 Desa Pelem, Kecamatan Blora. Di laporan dari saksi kami, ini contoh, di sini ada pencatatan yang berlangsung pencoretan. Selalu kita cermat penjumlahannya. Penjumlahan ini harusnya cuma 20, tetapi di sini ditulis 40. Dengan dimaksud dengan huruf 40. Berada di Partai Nasdem,” kata Edi pada wartawan, Jumat (19/4/2019).

Tidak hanya di TPS 05 Desa Pelem, Edi pun memberikan contoh masalah yang berlangsung di TPS 01 Desa Gembol Kecamatan Bogorejo. Bila dalam penjumlahan nada akhirnya 33 nada, tetapi ditulis dengan angka 83.

“Kami ada tulisan dalam penjumlahan yang beda. Yang harusnya jika ditotal dengan angka ini ketemunya 33, tetapi kami temukan ada 83 dengan huruf ditulis 83. Berada di Partai Nasdem pun, (lembar) Propinsi,” tuturnya.

Edi mengatakan, beberapa ketua partai politik sudah setuju bila nanti sudah terkumpul bukti yang kuat akan meneruskan dengan usaha hukum.

“Jika memang ini kita tunjukkan di saksi kita yang berada di PPK, misal kelak hologram mengatakan semacam ini serta ada beda dengan plano, kita akan lakukan usaha hukum ke Bawaslu. Kita telah temukan di sejumlah TPS, ini dua TPS cuma sampel,” tuturnya.

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Blora, Bambang Susilo, mengharap pihak penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Penentuan Umum (KPU) bisa selekasnya menindaklanjutinya, termasuk juga Bawaslu Kabupaten Blroa sebagai pengawas.

“Cukuplah disayangkan ada rekanan kami yang temukan bukti C1, tidak sesuai yang berada di penduduk, yakni berlangsung ada pendapat penggelembungan nada. Karena itu kami begitu mengharap KPU, Bawaslu, dapat menindak lanjuti insiden ini,” tegasnya.