Mengapa Kubu Prabowo Sebaiknya Tak Laporkan Ucapan Jokowi Di Debat?

Mengapa Kubu Prabowo Sebaiknya Tak Laporkan Ucapan Jokowi Di Debat? – “Saya ketahui Pak Prabowo mempunyai tempat yang begitu luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar, pun di Aceh Tengah 120 ribu hektar. Saya cuma ingin mengemukakan jika, jika, jika pembagian-pembagian semacam ini tidak dikerjakan waktu pemerintahan saya.”

Pengakuan itu dikatakan capres (calon presiden) nomer urut 01 Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Sultan Jakarta (17/02/2019) waktu menyikapi masukan lawan tandingnya Prabowo Subianto masalah pembagian sertifikat tanah. Awalnya Prabowo memandang pembagian sertifikat tanah yang dikerjakan Jokowi tidak cocok dengan UUD 1945 Masalah 33 yang lalu dijawab Jokowi dengan pengakuan diatas.

Pengakuan Jokowi diprotes tim Prabowo sebab dipandang bertendensi menyerang pribadi, satu ketentuan yang dilarang oleh Komisi Penyelenggara Umum (KPU) sebagai penyelenggara debat.

“Saya selalu jelas saja saya begitu menyesal jika Pak Jokowi menurut saya menyerang pribadi Pak Prabowo tentang tanah punya Pak Prabowo beberapa ratus ribu hektar di Kalimantan timur di Aceh itu punya perusahaan bukan punya pribadi Prabowo,” kata Hashim Djojohadikusumo, Direktur Komunikasi serta Alat Tubuh Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi selesai debat.

Hasjim menjelaskan tempat di Kalimantan Timur dipunyai Prabowo pada 2004 sesudah diambil alih dari BPPN. “Itu BPPN ialah tubuh negara yang kelola hutang orang yang lain yang credit macet, sebenarnya jelas Prabowo tolong negara dengan mengambil alih aset-aset memiliki masalah,” tutur Hashjim.

“Kami akan tuntut kami akan lapor ke Bawaslu.”

Intimidasi memberikan laporan Jokowi ke Bawaslu benar-benar berlangsung. Team Advokat Indonesia Berjalan (TAIB) memberikan laporan Jokowi ke Bawaslu pada Senin (18/2/2019). “Kami sudah memberikan laporan calon presiden 01 dalam perihal ini Pak Jokowi berkaitan dengan apakah yang sudah beliau berikan tadi malam pada debat calon presiden ke-2. Yang beliau berikan lebih pada menyerang pribadi, pada fitnah,” kata Djamaludin Koedoebon, anggota TAIB yang bertindak selaku pelapor di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Menurut Djamaludin, Jokowi dipandang sudah melanggar Masalah 280 huruf c Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 Mengenai Pemilu. Masalah itu melarang peserta, pelaksana serta team kampanye mengejek seorang, agama, suku, ras, kelompok, calon, serta/atau peserta pemilu yang lainnya saat kampanye.

Menurut Djamaludin dakwaan Jokowi yang menyebutkan Prabowo mempunyai beberapa ratus ribu hektare tempat di Kalimantan Timur serta Aceh begitu tidak berdasarkan. Walau sebenarnya, katanya, status tempat itu masih punya negara serta Prabowo cuma mempunyai hak untuk usaha (HGU).

Tahu dianya dilaporkan Jokowi menjawab mudah. Dia mengatakan supaya tak perlu ada debat mendekati Pemilu 2019 bila sedikit-sedikit perkataan serta momen dalam debat diancam akan dilaporkan pada Bawaslu. “Ya debat waktu lalu saya dilaporkan, jika debat dilaporkan tidak perlu debat saja,” kata Jokowi sekalian ketawa pada wartawan di Tangerang, Senin (18/2/2019).

Tidak Butuh Dilaporkan

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Sigit Terakhir menjelaskan dalam debat ada ruangan untuk sama-sama mengklarifikasi beberapa hal yang dipandang salah.

Sisa Komisioner KPU itu menjelaskan permasalahan kepemilikan tempat tidak termasuk juga dalam penyerangan yang berbentuk pribadi. Menurut Sigit, kepemilikan tempat adalah sisi dari harta kekayaan yang terbuka untuk didapati publik dari capres.

“Ini pula berkaitan dengan bagaimana satu kebijaksanaan di nikmati oleh individu spesifik. Jadi yang dikatakan paslon 01 bukan bentuk serangan yang sifatnya personal,” kata Sigit pada reporter Tirto, Selasa (19/2/2019).

Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin pun menolak ada pengakuan Jokowi yang menyerang Prabowo dengan personal. Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni memandang simpatisan Prabowo “baper” atau terikut perasaan sebab terasa kalah dalam debat tempo hari.

“Jika Jokowi katakan masalah keluarganya Prabowo, menyentuh bekas istrinya lantas ada menyentuh masalah fisiknya Prabowo, nah itu baru menyerang personal ya,

Akan tetapi sama-sama memberikan laporan dalam acara pemilu dipandang satu yang wajar. Dosen hukum pidana dari Kampus Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan debat adalah acara kampanye dalam pemilu hingga jadi hak peserta untuk memberikan laporan pendapat pelanggaran oleh peserta lainnya.

“Masalah pengakuan yg menyerang pribadi biarkanlah Bawaslu yang menerjemahkannya,” kata Abdul Fickar pada reporter Tirto.

Dikaji Bawaslu
Jokowi dilaporkan ke Bawaslu oleh Team Advokat Indonesia Berjalan (TAIB) atas pendapat melanggar Masalah 280 huruf c Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 Mengenai Pemilu. Masalah itu melarang peserta, pelaksana serta team kampanye mengejek seorang, agama, suku, ras, kelompok, calon, serta/atau peserta pemilu yang lainnya saat kampanye.

Anggota TAIB Djamaludin Koedoebon menjelaskan dakwaan Jokowi yang menyebutkan Prabowo mempunyai beberapa ratus ribu hektare tempat di Kalimantan Timur serta Aceh begitu tidak berdasarkan. Walau sebenarnya tempat itu masih punya negara serta Prabowo cuma mempunyai hak untuk usaha (HGU).

Prabowo sendiri telah mengklarifikasi pengakuan Jokowi waktu debat berjalan. Prabowo mengaku jika dianya kuasai beberapa ratus ribu hektar tempat dengan status HGU. Tempat itu berada di Kalimantan Timur seluas 220 ribu hektare serta Aceh Tengah seluas 120 ribu hektare. Prabowo mengatakan siap kembalikan tempat itu ke negara jika memang disuruh.

“Tanah saya kuasai beberapa ratus ribu hektare benar. Itu HGU (hak untuk usaha), punya negara. Itu benar, negara dapat mengambil. Untuk negara saya ikhlas dibanding ke orang asing lebih baik saya kelola. Saya nasionalis serta patriot,” kata Prabowo dalam debat antar calon presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Selain itu, Bawaslu masih tetap membahas apa laporan pada Jokowi penuhi segi formil serta materil hingga butuh dilakukan tindakan ataukah tidak.

“Jika itu tercukupi maka dikerjakan klarifikasi pada beberapa team,” tutur Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar di lokasi Thamrin, Jakarta Pusat.

Fritz menjelaskan masalah serangan yang berbentuk pribadi memang tidak ditata dengan detil dalam Undang-undang Pemilu. Hal tersebut cuma ada dalam norma atau peraturan debat.

Peraturan debat sendiri dibikin atas basic persetujuan bersama dengan pada KPU, Bawaslu serta dua team pemenangan pasangan calon.

“Yang ditata dalam UU Pemilu ialah mengejek suku agama ras serta kelompok. Serta norma debat itu satu ketentuan yang disetujui oleh peserta pemilu serta KPU,” tutur Fritz.